DPP Baginda Indonesia Soroti Isu Pemakzulan Wapres Gibran: Jangan Adu Domba Presiden dan Wapres

JAKARTA, Kamis, 3 Juli 2025, TRENAKSARA.COM — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Baginda Indonesia, Ester Yulia, SE, menanggapi serius isu pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang baru-baru ini mencuat ke publik. Menurutnya, wacana tersebut tidak berdasar secara hukum dan justru dapat merusak stabilitas politik serta kerja sama yang telah dibangun Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    “Pemakzulan tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan opini atau desakan politik semata. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 7A, telah mengatur bahwa proses pemakzulan harus didasari oleh pelanggaran hukum berat, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela. Sampai saat ini, Wapres Gibran belum memenuhi satu pun kriteria tersebut,” tegas Ester.

    Menanggapi surat dari Forum Purnawirawan TNI yang dikabarkan dikirim ke DPR dan MPR pada 26 Mei 2025 untuk memproses pemakzulan Wapres, Ester menyatakan bahwa dokumen tersebut belum menunjukkan adanya bukti konkret. “Surat usulan tanpa data dan bukti hanya akan menjadi opini belaka. Jika memang ada pelanggaran, tunjukkan bukti dan dasar hukum yang jelas. Tanpa itu, masyarakat justru akan mempertanyakan motif dari usulan tersebut,” tambahnya.

    Komitmen Barisan Muda Gibran Indonesia

    Sebagai Ketua Umum DPP Baginda Indonesia, Ester menegaskan bahwa pihaknya bersama Barisan Muda Gibran Indonesia akan terus mengawal masa jabatan Wapres Gibran agar program-program yang telah dirancang berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Memakzulkan tanpa dasar dan bukti adalah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi. Kita harus menjaga marwah lembaga kenegaraan dengan cara yang konstitusional dan bermartabat. Jika usulan tersebut diteruskan tanpa dasar kuat, maka itu hanya akan menjadi pemantik instabilitas dan perpecahan di tubuh bangsa,” jelasnya.

    Wacana Pemakzulan Dianggap Tidak Etis

    Lebih lanjut, Ester menyayangkan langkah Forum Purnawirawan TNI yang dinilai tidak etis, mengingat Presiden Prabowo Subianto berasal dari kalangan militer dan memiliki hubungan yang harmonis dengan Wapres Gibran. “Langkah ini menciptakan kesan adu domba antara Presiden dan Wakil Presiden. Ini berbahaya bagi keberlangsungan pembangunan nasional,” katanya.

    Sebagai penutup, Ester mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum terbukti. “Mari kita jaga harmoni dan fokus pada pembangunan bangsa. Isu-isu destruktif seperti ini hanya akan menghambat kemajuan Indonesia ke depan,” pungkasnya.

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *